TikTok baru saja memperbarui kebijakan privasi untuk pengguna di Eropa pada Selasa (1/11) dan menjelaskan data pribadi dari aplikasi TikTok dapat diakses oleh pegawainya di Tiongkok.

Melansir CNN Business (3/11), pembaruan tersebut rupanya selaras dengan yang sebelumnya pernah dikatakan oleh jajaran eksekutif TikTok. Akan tetapi, penambahan kebijakan tersebut mencerminkan pengawasan ketat yang dihadapi TikTok atas aliran data pengguna internasionalnya.

CNN melaporkan, dalam pengumumannya, TikTok menjelaskan hal tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk menyediakan transparansi kepada para penggunanya di wilayah Eropa, Inggris, dan Swiss.

Selain Tiongkok, ternyata data TikTok juga bisa saja ditangani oleh pegawai di negara lainnya, termasuk Brasil, Kanada, Israel, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Menurut TikTok, akses terhadap data pengguna akan diizinkan untuk, “pegawai tertentu di dalam grup korporat kami dan berdasarkan kebutuhan yang ditunjukkan untuk melakukan pekerjaan mereka.”

TikTok juga mengatakan akses para pegawai tersebut diatur oleh kontrol keamanan yang kuat dan dilakukan melalui metode yang telah diakui di bawah Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) atau undang-undang privasi Uni Eropa.

Menurut kepala privasi TikTok di Eropa, Elaine Fox, hal tersebut dilakukan untuk memastikan para pengguna dapat memperoleh pengalaman yang menyenangkan sekaligus aman.

“Untuk mengoperasikan platform global yang dirancang untuk berbagi konten yang seru, kami mengandalkan tenaga kerja global untuk memastikan bahwa pengalaman komunitas TikTok kami menyenangkan dan aman,” jelas Fox dalam keterangan.

Di samping itu, melansir BBC (3/11), Parlemen Inggris telah menutup akun TikToknya pada bulan Agustus karena kekhawatiran mengenai risiko datanya diteruskan ke pemerintah Tiongkok.

Aplikasi itu pun tengah diinvestigasi Komisi Perlindungan Data Irlandia mengenai permasalahan privasi.

Pengawas sedang menyelidiki pemrosesan data pribadi anak-anak TikTok untuk melihat apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan Uni Eropa terkait transfer data pribadi ke negara lain.

Pembuat kebijakan di AS juga makin vokal terkait kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok dapat menekan TikTok atau perusahaan induknya, ByteDance, untuk menyerahkan data pribadi pengguna di bawah undang-undang keamanan negara tersebut.

Di tengah ketakutan itu, TikTok telah berusaha selama berbulan-bulan untuk bernegosiasi dengan pemerintah federal terkait kemungkinan kesepakatan keamanan nasional agar bisa meneruskan operasionalnya di AS.

Lebih jauh, TikTok telah memindahkan pengguna data AS dari jaringan di AS dan Singapura ke jaringan berbasis cloud yang disediakan oleh Oracle.

Namun, hal tersebut memang tidak mengurangi kritik terhadap kebijakan data pengguna yang bisa diakses oleh pegawai TikTok di Tiongkok.