Saat ini setiap lembaga pemerintahan memiliki aplikasi sendiri dan hal ini otomatis memakan anggaran negara cukup banyak dan boros. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengakui bahwa aplikasi yang digunakan pemerintah saat ini terlalu banyak sehingga tidak efisien. 

Maka itu, pemerintah pun tengah menyiapkan satu aplikasi super (super app) untuk menggantikan sekitar 24 ribu aplikasi yang ada saat ini. Di sisi lain, Johnny mengungkap mengapa bisa ada ribuan aplikasi. 

Betapa tidak, "Bahkan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah daerah memiliki aplikasi yang berbeda-beda di setiap sub unitnya, sangat tidak efisien," keluh Johnny karena aplikasi tersebut tidak terintegrasi saat berbicara dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 pada Senin (11/7).

Menurut Johnny, lebih baik ribuan aplikasi tersebut ditata ulang dengan satu aplikasi super untuk seluruh pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi lintas-instansi yang terintegrasi dalam satu sistem dan mencegah duplikasi aplikasi sejenis dari berbagai kementerian dan lembaga.

Tidak hanya itu, puluhan ribu aplikasi yang sebelumnya digunakan pun akan ditutup dan dipadamkan Kominfo perlahan-lahan dan secara bertahap dipindahkan ke dalam super app yang lebih efisien.

Melansir Katadata (11/7), platform itu bahkan akan mengambil bagian dari implementasi kebijakan berbasis data dengan menjadi layanan publik terpadu untuk menghasilkan suatu data. 

"Jika bicara pelayanan publik, maka harus disadari ada begitu banyak layanan yang diakses masyarakat secara parsial. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan public services super app, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi," kata Johnny.

Johnny bahkan meyakini bahwa penggunaan super app akan lebih tinggi efisiensinya daripada intervensi fiskal yang Menteri Keuangan Sri Mulyani keluarkan saat ini. Katanya, “Puluhan triliun hematnya.” Makanya, Menkeu Sri Mulyani pun mendukung penuh rencana ini, terutama dari sisi fiskal.

Di sisi lain, dalam rangka electronic government, pemerintah menggunakan 2.700 pusat data, tetapi hanya 3 persen yang berbasis komputasi awan atau cloud. Alhasil, sisanya bekerja sendiri-sendiri atau ethernet sehingga sulit menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah juga menyiapkan empat Pusat Data Nasional berbasis cloud. Pusat Data Nasional pertama akan dibangun di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Semoga bulan depan ground breaking, sehingga bisa langsung digunakan pada 2024 nanti atau saat selesai dibangun," pungkas Johnny.