Menteri Digital Jepang Taro Kono ‘menyatakan perang’ penghentian perangkat fisik usang seperti disket, DC, dan MiniDisc oleh pemerintah demi menggenjot era digital pemerintahan Jepang. 

Melansir Japan Times (31/8), rupanya langkah tersebut disinyalir sebagai bukti dari janji Kono untuk mengakhiri persyaratan kuno birokrasi Jepang, termasuk cap hanko dan mesin faksimile.

“Menteri Digital menyatakan perang terhadap disket. Ada sekitar 1900 prosedur pemerintah yang mewajibkan komunitas bisnis untuk menggunakan disk, yakni floppy disk, CD, MD, dll untuk mengirimkan aplikasi dan formulir lainnya. Digital Agency bertujuan mengubah peraturan tersebut agar Anda dapat melakukannya secara online,” tulis Kono lewat Twitter pada Rabu (31/8) lalu.

Birokrasi kuno yang dimaksud adalah proses pendaftaran bisnis dan pengarsipan pemerintah, sehingga tak menyerang sistem birokrasi skala individu masyarakat Jepang. Digital Extraordinary Administrative Advisory Committee Jepang pun telah menyusun proses penghapusan data fisik pemerintahan Jepang.

Dalam konferensi pers Selasa (30/8), Kono bahkan menyatakan, “Kami akan meninjau praktik-praktik ini dengan cepat. Lagipula di mana orang akan membeli disket hari ini?” Kono juga menganggap bahwa praktik kuno tersebut telah menghambat implementasi sistem online berbasis cloud.

Revolusi digital Kono tersebut menghadapi perlawanan dari beberapa pejabat Jepang yang percaya bahwa media fisik menawarkan keaslian yang tak dimiliki digital, seperti email. Selain itu, politisi wilayah Jepang yang memproduksi cap hanko menuding Kono telah menyerang simbol penting Jepang.

Melansir Guardian (1/9), ratusan kantor pemerintah mengutarakan pemusnahan mesin faksimile sebagai hal yang mustahil. Tak hanya itu, mereka juga mengkhawatirkan keamanan informasi sensitif dan ‘kecemasan atas lingkungan komunikasi’ jika mereka beralih secara eksklusif ke email.

Dalam kesempatan berbeda, Pejabat Meguro Tokyo Yoichi Ono turut menyampaikan pada Nikkei Asia tahun lalu bahwa disket memiliki kemampuan arsip data yang 'hampir tak pernah rusak atau hilang'.

Akan tetapi, Menteri Digital Jepang Kono menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan langkah untuk mendorong revolusi digital birokrasi Negeri Sakura itu. Pasalnya, melansir Japan Times, Kono menyatakan akan 'menekan' badan dan menteri yang menentang usaha digitalisasinya.