Pemerintah Prancis melarang penggunaan aplikasi “rekreasi” seperti TikTok, Twitter, Netflix, hingga gim “Candy Crush” dari perangkat milik pekerja pelayanan publik.

Pasalnya, aplikasi-aplikasi tersebut dinilai memiliki risiko keamanan siber yang dapat membahayakan data pegawai dan administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh menteri pelayanan publik Stanislas Guerini, dilaporkan oleh media lokal Le Monde.

Melansir Engadget, pemerintah belum menyediakan daftar resmi aplikasi yang dilarang. Namun, Guerini mengatakan kemungkinan akan terdapat beberapa pengecualian pada aplikasi yang ingin digunakan untuk berkomunikasi.

Dengan kata lain, kebijakan ini tidak akan menghambat tim media sosial untuk mengunggah konten. 

Adapun larangan tersebut langsung berlaku, namun hukuman jika ada pelanggaran dapat diputuskan di tingkat manajerial. Perlu diketahui pula bahwa pendekatan ini tidak berlaku bagi perangkat pribadi.

Baca juga: TikTok pertimbangkan berpisah dengan perusahaan induknya, ByteDance

Larangan muncul usai TikTok dilarang di AS

Sementara itu, larangan penggunaan TikTok dan beberapa aplikasi lain di Prancis muncul usai pemerintah federal Amerika Serikat (AS), sejumlah negara bagian AS, Kanada, dan Uni Eropa serta Inggris telah melarang penggunaan aplikasi tersebut untuk perangkat pekerjanya.

Dalam kasus tersebut, alasannya pun serupa, yakni lantaran para pejabat khawatir pemerintah Tiongkok dapat mengumpulkan data mengenai individu-individu penting.

Lebih jauh, ditakutkan pula penyebaran propaganda dan penyebaran informasi sensitif yang dilakukan oleh ByteDance selaku perusahaan induk TikTok.

Sebelumnya, TikTok secara berulang telah membantah bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Dalam sebuah testimoni pada Kamis (23/3) lalu, CEO Shou Chew mengatakan dengan tegas bahwa ByteDance bukanlah agen Tiongkok.

Ia juga menjelaskan bahwa data pengguna Amerika tidak dapat diakses oleh staf di negara lain di waktu yang sama proyek migrasi selesai akhir tahun ini.