Pembongkaran jalur pejalan kaki dan pesepeda di wilayah Pasar Santa, Jakarta Selatan menuai protes dari sejumlah pihak, termasuk Koalisi Pejalan Kaki.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk mengubah trotoar di wilayah tersebut menjadi jalan kendaraan usai mengklaim berhasil melakukan uji coba penutupan jalur putaran balik (u-turn) di sekitar wilayah tersebut.

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan bahwa uji coba tersebut efektif mengurai kemacetan dan mengurangi jarak tempuh pengendara.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai tindakan Pemprov DKI itu sebagai langkah kemunduran.

Pasalnya, menurutnya fasilitas untuk non-motorized mobility (NMT) yang telah dikembangkan oleh Pemprov terdahulu hendaknya dipertahankan demi kenyamanan masyarakat.

“Penghancuran trotoar menjadi jalan raya, jelas langkah set back,” ungkap Alfred dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com, Senin (17/4).

Baca juga: Revitalisasi Monas telan dana Rp100 miliar, akan dimulai Juli 2023

Protes lainnya dari berbagai pihak

Selaras dengan itu, Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menilai lajur sepeda sebagai penanda kemajuan peradaban serta salah satu cara mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan.

“Apa pun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara,” ujarnya dalam keterangan terpisah.

Terlebih, kata Fahmi, pengembangan lajur sepeda di DKI Jakarta merupakan yang paling progresif di dunia saat ini, sehingga perlu diperluas alih-alih dibongkar.

Road Safety Association Rio Octaviano turut mengungkapkan pendapatnya. Baginya, apa yang diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta ini mencerminkan kemunduran peradaban transportasi.

“Bertepatan dengan dunia memiliki rencana UN Global Road Safety Week 2023 dengan tema ‘#ReThinkMobility’, kami justru dibuat kecewa dengan kemunduran ini,” jelasnya.

Di sisi lain, menurut Urban Planner Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Deliani Siregar, penambahan jalan untuk kendaraan justru dapat meningkatkan siklus ketergantungan.

Tanggapan Dishub DKI Jakarta

Terkait hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pun buka suara. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, hal ini dilakukan demi memperlancar distribusi kendaraan.

“Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan, putusan untuk membuka ruas jalan baru tersebut merupakan upaya langkah cepat yang telah melalui kajian bersama Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Setelah melewati beberapa tahap, barulah Dinas Bina Marga (DBM) DKI melakukan pemasangan ramp dan mengaspal jalan agar dapat dilintasi kendaraan.

Adapun Dishub rupanya telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang mengajukan protes di atas pada Minggu (16/4) untuk menjelaskan terkait penataan kembali fasilitas pejalan kaki.

“Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya. Sehingga bagi pejalan kaki dan pesepeda yang akan menyebrang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus,” jelasnya.