Aturan baru di Jepang wajibkan mangaka dan VTuber mengungkap identitas asli

Setahun dari saat ini, tepatnya mulai Oktober 2023, pemerintah Jepang rencananya akan menjalankan sistem daring pendataan faktur (invoice) kreator dan freelancer. Sistem tersebut lantas membuat seluruh mangaka, Virtual YouTuber (VTuber), hingga penulis Jepang harus membuka identitas aslinya. 

Melansir Anime News Network (13/9), regulasi terbaru Jepang itu mengharuskan kreator untuk mendaftarkan identitas aslinya. Bukti data itu akan masuk dalam sistem yang dapat diakses publik luas.

Tak bisa dimungkiri, kebijakan di bawah Kementerian Keuangan Jepang ini akan memengaruhi seluruh kreator pseudo-anonim atau mereka yang bekerja dengan menggunakan “nama panggung”, “nama pena”, atau “nama samaran”. Bila tidak, mereka tidak dapat mencairkan pendapatan mereka. 

Sejauh ini pemerintah baru memberikan sedikit rincian, tetapi melansir sumber sama, banyak kreator yang gusar atas kebijakan baru ini. Pasalnya, mereka merasa banyak pekerjaan yang membutuhkan nama samaran, sehingga mempublikasikan identitas hanya akan mengancam keselamatannya.

Sampai-sampai, pada Jumat, 8 Oktober kemarin, organisasi  Citizen's Liaison Group For Tax Justice yang dikepalai oleh pengacara Kenji Utsunomiya, telah mengutarakan kekhawatiran dan beberapa pertanyaan yang meresahkan pekerja lewat suratnya kepada Kementerian Keuangan Jepang.

Lantas, Kemenkeu negeri matahari terbit itu merespons dengan menyatakan bahwa sistem daring dan invoice yang mempublikasikan nama kreator bukanlah hal yang mengancam ataupun berbahaya.

Bisa begitu karena Pemerintah Jepang menilai, pusat data itu justru ditujukan untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan pembayaran secara rombongan, dibandingkan satu per satu.

Tak hanya itu, pernyataan tersebut lantas menuai kritik publik, yang menilai bahwa pemerintah Jepang hanya memikirkan kemudahan perusahaan dan melupakan keselamatan privasi individu.

Pasalnya, selain menjadi pusat data yang menguntungkan perusahaan, sistem daring itu ternyata bertujuan untuk memastikan pembayaran pajak dari seluruh transaksi kreator dan freelancer.

Di sisi lain, kelompok aktivis Voiction di Jepang yang menolak kebijakan ini pun telah membuat surat protes dalam change.org. Hingga hari ini (10/10), lebih dari 94 ribu orang telah menandatangani petisi itu.