TikTok dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk berpisah dengan perusahaan induknya, ByteDance, guna mengatasi kekhawatiran Amerika Serikat (AS) terkait risiko keamanan nasionalnya.

Kabar ini pertama kali dilaporkan Bloomberg pada Selasa (12/3) lalu, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia (15/3).

Divestasi yang dapat menghasilkan penjualan atau initial public offering (IPO) itu dianggap sebagai upaya terakhir dan akan dilakukan hanya jika proposal perusahaan yang kini dipegang oleh pejabat keamanan nasional AS tidak mendapatkan persetujuan.

Meskipun begitu, TikTok dan ByteDance belum memberikan komentar apa pun mengenai kabar yang telah beredar ini.

Sebelumnya, seperti diketahui, aplikasi video pendek itu tengah dalam tinjauan keamanan nasional yang dilakukan oleh Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS).

Tahun lalu, TikTok setuju untuk menerapkan sejumlah langkah di bawah tinjauan tersebut yang dijuluki sebagai “Proyek Texas”, dalam upaya untuk menenangkan para anggota parlemen.

CFIUS yang kini tak lagi bergabung dalam proyek tersebut membuat TikTok tidak yakin apakah rencananya akan cukup agar dapat terus beroperasi di negara itu. 

Anggota CFIUS dari Departemen Kehakiman dilaporkan tidak menerima proposal TikTok.

Baca juga: TikTok akan atur batas penggunaan 60 menit untuk pengguna di bawah 18 tahun

Kekhawatiran keamanan data pengguna TikTok

Adapun aplikasi yang kini telah digunakan oleh lebih dari 100 juta orang Amerika itu dikecam di sana lantaran kekhawatiran terkait keamanan data pengguna.

Pasalnya, kabarnya pemerintah Tiongkok dapat mengakses data pengguna TikTok di Amerika, yang mana ini dinilai merusak kepentingan keamanan Barat.

Kkepala eksekutif TikTok Shou Zi Chew pun turut menghadiri Kongres AS yang digelar pekan depan.

Badan keamanan CFIUS pada 2020 lalu dengan tegas telah merekomendasikan agar ByteDance melepas TikTok karena kekhawatiran bahwa data pengguna dapat diteruskan ke pemerintah Tiongkok.

Selama dua tahun ini, TikTok dan CFIUS telah bernegosiasi terkait persyaratan keamanan data. 

Platform video itu bahkan menghabiskan $1,5 miliar atau sekitar Rp23 triliun dalam upaya meningkatkan keamanan data yang ketat dan menolak dikatakan sebagai mata-mata pemerintah Tiongkok.