Musyawarah Kesenian Jakarta pertama diwarnai luapan argumen masyarakat kesenian

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) baru saja menggelar Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ) 2022. Musyawarah yang berlangsung untuk pertama kalinya ini ditujukan untuk melahirkan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun rencana strategis kesenian Ibu Kota.

MKJ berlangsung pada Selasa (1/11) kemarin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rupanya, perhelatan itu dilangsungkan atas mandat Peraturan Gubernur (Pergub) No. 4 Tahun 2020 yang mengharuskan MKJ berjalan tiap tiga tahun sekali, sesuai dengan masa periode kepengurusan anggota DKJ.

Dalam MKJ, DKJ menyampaikan 13 poin permasalahan kesenian Ibu Kota. Ketua DKJ Danton Sihombing mengatakan pada jumpa pers bahwa 13 poin itu mencakup pentingnya kesadaran investasi budaya, problema sarana dan prasarana pertunjukan seni, hingga kurangnya ruang kesenian yang berjenjang.

Ketua DKJ itu lantas menambahkan bahwa seluruh pokok permasalahan dirumuskan dalam berbagai diskusi DKJ dalam membahas Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Jakarta.

“Ini (MKJ) bisa menjadi musyawarah untuk melihat kebutuhan pemajuan kesenian di Jakarta. Selama ini, DKJ sangat bersentuhan erat dengan kerja-kerja birokrasi, mulai dengan Dinas Kebudayaan hingga Gubernur (DKI Jakarta),” lanjut Danton. (25/10) 

Selain membahas rencana strategis, MKJ jadi agenda pemilihan kandidat anggota DKJ periode 2023-2026. Untuk pertama kalinya, pendaftaran kandidat anggota biasa DKJ itu dilakukan secara terbuka dengan formulir yang diakses daring dan ditutup pada 23 Oktober lalu dengan 85 pendaftar. 

Luapan argumen masyarakat kesenian Jakarta di tengah MKJ

MKJ yang berlangsung sejak Selasa (1/11) pagi itu, diikuti oleh beragam elemen kesenian mulai dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, anggota Akademi Jakarta (AJ), DKJ, dan masyarakat kesenian Jakarta yang terdiri dari berbagai peran termasuk seniman.

Selang beberapa detik setelah sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid dan Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Gunas Mahdianto tetiba sejumlah pihak meluapkan argumen dan mengutarakan keberatan atas berjalannya musyawarah yang diikuti sekitar 150 orang itu.

Luapan argumen nampak memanas ketika Laporan Dewan Kesenian Jakarta seharusnya dibacakan oleh Ketua DKJ, Danton Sihombing. Kejadian itu terekam jelas dalam live streaming YouTube DKJ dan kabar meluap setelah sebuah akun Twitter mengunggah potongan rekaman perdebatan yang terjadi. 

Humas DKJ Fransiskus Sena mengungkapkan kepada TFR (1/11), kejadian itu disebabkan silang pendapat dari masyarakat kesenian, khususnya seniman Jakarta, terhadap pembahasan MKJ. 

“Ada silang pendapat, yang kemudian dapat diselaraskan kembali dengan dialog, yang kemudian kembali berjalan kondusif sampai malam ini,” ujar Sena di Selasa (1/11) malam.

Lebih lanjut Sena menjelaskan, “Silang pendapat tersebut juga berjalan di awal (sebelum musyawarah kesenian dimulai). (Silang pendapat) Seputar apakah pembacaan pertanggungjawaban DKJ dibacakan dalam musyawarah atau dalam rapat pleno setelah musyawarah.”

Di sisi lain, melansir MOJOK (1/11), panitia MKJ 2022, Hasan Aspahani mengungkapkan, “Sejak awal memang sudah banyak yang protes. Beberapa teknis penyelenggaraan dianggap belum jelas."

“Banyak hal dicurigai peserta musyawarah. Sempat didesak untuk batal. Tapi panitia bilang ‘jangan’, karena musyawarah ini sudah dipersiapkan sejak lama,” pungkas Hasan.

Menurutnya, mereka curiga terhadap proses pendaftaran bakal kandidat Anggota Biasa DKJ yang sulit diakses. Selain itu, banyak yang memandang bahwa jumlah peserta musyawarah tidak representatif.

Keributan yang terjadi pada Selasa siang itu pun membuat MKJ mesti diskors selama lebih kurang lima jam hingga dilanjutkan sore hingga Selasa malam. Musyawarah pun dilanjutkan hari ini, Rabu (2/11).